Buka Musda PPDI, Suardi Saleh: Jangan Ada Persaingan Tidak Sehat Antar Asosiasi

    Buka Musda PPDI, Suardi Saleh: Jangan Ada Persaingan Tidak Sehat Antar Asosiasi
    Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si.

    BARRU - Musyawarah Daerah (Musda) persatuan perangkat desa Indonesia (PPDI) kabupaten Barru, tahun 2024 berlangsung dilantai 6, gedung MPP Barru, pada Kamis (6/6/2024).

    Musda tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan dihadiri Kadis PMDPPKBPPPA, Ketua PPDI Provinsi Sulsel, Ketua APDESI Barru, Ketua ABPEDNAS Barru serta perangkat desa.

    Suardi Saleh mengatakan, secara umum bergabung dalam suatu komunitas atau asosiasi termsuk PPDI ini harapannya yang pertama menjadi sarana informasi, tukar menukar pengalaman termasuk juga saling membantu menghadapi persoalan persoalan baik sifatnya pribadi maupun dalam rangka penyelesaian tugas tugas.

    Suardi Saleh mengurai asosiasi ini bisa menjadi alat komunikasi antar anggota dan paling penting menjadi wadah dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi di desa untuk dikomunikasikan ke level atas pimpinan, Camat, PMD, Bupati dan seterusnya sampai nasional.

    Dikatakan, saat ini beberapa asosiasi sudah terbentuk di desa seperti PPDI, APDESI, dan ABPEDNAS yang memiliki banyak anggota, sehingga dia meminta agar asosiasi ini dapat bersinergi, solid dan jangan ada persaingan yang tidak sehat.

    "Karena tujuan asosiasi ini dibentuk yakni bagaimana mewujudkan cita cita para pendahulu kita sebagaimana tujuan nasional yang termaktub dalam UUD 1945 yaitu melindungi masyarakat kita, mencerdaskan masyarakat kita dan mensejahterakan masyarakat kita", ungkap Saleh.

    Paling penting menurut Bupati dua periode ini, kehadiran asosiasi atau organisasi untuk mensolidkan aparat di desa, sehingga tujuan menghadirkan pengelolaan pemerintah desa yang baik dan akuntabel bisa diwujudkan.

    Dihadapan peserta Musda, Suardi Saleh mengingatkan 3 hal yang menjadi fokus secara nasional agar menjadi perhatian pemerintah desa dan perangkat desa yakni bagaimana menghilangkan kemiskinan ekstrem, kemudian bagaimana agar target stunting dapat capai dan terakhir bagaimana meningkatan ekonomi desa.

    Diakhir sambutannya, dia berharap siapapun yang terpilih pada Musda ini dialah yang akan mengkoordinasikan aspirasi kita.

    "Jangan sampai terjadi kompetisi tidak sehat antar asosiasi didesa, dengan sinergitas dan kebersamaan kita akan lebih mudah mencapai tujuan dan target kita dalam mengurus masyarakat desa", pungkas Suardi Saleh.

    Sebelumnya, Ketua PPDI Provinsi Sulawesi Selatan Tabahalilintar, SE menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati Barru atas bantuan dan support sehingga Musda ini dapat terlaksana.

    Dirinya mengakui bahwa Bupati Barru memiliki perhatian sangat besar kepada perangkat desa, hal ini dibuktikan dengan telah diterbitkannya NIPD (Nomor Induk Perangkat Desa) kepada para perangkat desa di kabupaten Barru dimana di Sulawesi Selatan baru 4 Kabupaten yang melakukan hal itu.

    Sementara itu, Ketua Panitia Musda PPDI kabupaten Barru Rukmanto yang juga sekretaris desa Balusu dalam laporannya menyebutkan kegiatan ini mengusung tema "Sinergitas PPDI dengan Pemerintah Daerah dalam Kebersamaan guna Mewujudkan Perangkat Desa yang Sejahtera, Bermanfaat, Bermartabat dan Profesional".

    "Adapun Peserta Musda PPDI Kab.Barru tahun 2024 berjumlah 200 orang yang merupakan utusan Perwakilan Pemerintah Desa Se Kab.Barru yang terdiri dari unsur Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun", ujarnya.

    barru sulsel
    Muh. Ahkam Jayadi

    Muh. Ahkam Jayadi

    Artikel Sebelumnya

    Buka Musda I PPDI Kabupaten Barru, Suardi...

    Artikel Berikutnya

    Ketua TP PKK Desa Corawali Fatmiati Said...

    Berita terkait

    Rekomendasi berita

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Suardi Saleh, Dokter Ulfah dan Andi Rusman Rustam Mencoblos di TPS 12 Sumpang Binangae
    Kapolres Barru Pantau Sejumlah TPS Pastikan Pemungutan Suara Berjalan Lancar
    Hidayat Kampai: Nepo Baby, Privilege yang Jadi Tumpuan Kebijakan Publik?

    Tags